Jakarta kembali menjadi tujuan utama urbanisasi pasca-Lebaran 2025. Lonjakan pendatang baru ini memicu berbagai tanggapan, mulai dari kekhawatiran hingga harapan akan potensi ekonomi baru.

Pakar Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menekankan pentingnya klarifikasi data. Menurutnya, perlu dipastikan apakah lonjakan tersebut murni pendatang baru atau sekadar arus balik mudik. Yayat menjelaskan bahwa definisi administratif pendatang hanya bisa dibuktikan melalui laporan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pencatatan penduduk itu menjadi penting, tegasnya, Kamis (17/4/2025).

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti bahwa lonjakan pendatang bisa menjadi indikasi kondisi ekonomi yang kurang baik di daerah asal. Ia juga menyinggung peran pemerintah daerah dalam memaksimalkan dana desa untuk menciptakan lapangan kerja. Harusnya pelatihan diselenggarakan oleh pemerintah daerah masing-masing atau bekerjasama dengan daerah asal, ujarnya.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengakui adanya peningkatan jumlah pendatang. Seperti yang saya duga, memang ada peningkatan. Karena daerah-daerah sekarang ini banyak orang yang mencari pekerjaan, ucapnya pada Jumat, 11 April 2025.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, melaporkan bahwa lebih dari 130 ribu penumpang tiba melalui tujuh terminal utama Jakarta selama arus balik. Data Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta menunjukkan lonjakan pendatang usai arus balik tahun ini mencapai 129 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Yayat mengingatkan bahwa pendatang yang tidak melaporkan diri akan kesulitan dalam urusan administratif, seperti melamar pekerjaan atau mengakses layanan publik. Ia juga menyoroti masalah perumahan di Jakarta, di mana banyak warga ber-KTP Jakarta tidak tinggal di alamat yang sesuai. Jakarta ini 44 persen warganya itu tidak memiliki rumah, tinggal dalam konteks ngontrak, numpang, atau apa pun itu yang menunjukkan bahwa rumah di Jakarta itu makin mahal, makin susah terjangkau, jelasnya.

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan mengingatkan pendatang baru untuk memiliki Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dari daerah asal jika ingin tinggal di Jakarta. Dukcapil juga menggencarkan jemput bola untuk melaksanakan tertib administrasi kependudukan.

Trubus menambahkan bahwa daya tarik Jakarta sebagai tujuan urbanisasi tidak terlepas dari statusnya sebagai ibu kota, yang menarik investasi besar-besaran. Jadi di situ harapannya kemudian banyak investor yang masuk, ujarnya.

Yayat menekankan bahwa jika lonjakan pendatang terus berlanjut hingga 129 persen, kondisi ini bisa berbahaya jika lapangan pekerjaan tidak tersedia. Kalau nggak tersedia ya, ujung-ujungnya nanti mereka jadi pengangguran, lanjutnya.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan data terkait pendatang baru di Jakarta:

Peningkatan jumlah pendatang ke Jakarta menjadi perhatian serius yang membutuhkan solusi komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.