Jakarta, 18 April 2025 - Komisi V DPR RI melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada hari Kamis, 17 April 2025, membahas berbagai isu terkait infrastruktur dan transportasi, termasuk penertiban truk Over Dimension Over Load (ODOL).

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap masalah ODOL dan memerintahkan tindak lanjut segera. Tadi Presiden menyampaikan, minggu depan, minggu depan akan ditindaklanjutin semua apa yang tadi kami sampaikan, termasuk soal ODOL, ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi telah menyampaikan bahwa truk ODOL seringkali menghindari jembatan timbang, sehingga pengawasan menjadi kurang efektif. Menhub Dudy juga mengancam akan mencabut izin usaha truk ODOL yang menyebabkan kecelakaan, meskipun kewenangan perizinan saat ini berada di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Menhub Dudy menjelaskan, Saat ini kami tidak punya kewenangan untuk mencabut izin usahanya atau menindak karena perizinan sekarang diproses BKPM sesuai dengan ketentuan di UU Ciptaker (Cipta Kerja). Namun, ia telah meminta izin kepada BKPM untuk mencabut izin usaha jika ditemukan pelanggaran serius.

Sebagai langkah antisipasi, Menhub Dudy meminta Dinas Perhubungan di berbagai daerah untuk memperketat uji KIR kendaraan dan memberikan efek jera bagi pemilik truk ODOL. Kemenhub juga akan mengadakan operasi untuk mengecek langsung kondisi truk di jalanan setelah Lebaran.

Menhub Dudy juga menyoroti bahwa jembatan timbang yang ada saat ini kebanyakan berada di jalan arteri, sementara truk ODOL kini banyak yang masuk ke jalan tol. Hal ini membuat pengawasan menjadi lebih sulit. Jembatan timbang ini sekarang posisinya sudah tidak pas lagi, makanya kami ketika melakukan operasi menggunakan portable timbang, jelasnya.

Penerapan kebijakan pembatasan kendaraan ODOL sebenarnya sudah dimulai sejak 9 Maret 2020 di ruas Tol Tanjung Priok-Bandung. Rencananya, aturan zero ODOL akan diterapkan sepenuhnya pada tahun 2023, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.

Lasarus berharap Dinas Perhubungan lebih tegas dalam mengatur truk ODOL, terutama jika kendaraan tersebut menjadi penyebab kecelakaan fatal. Diskusi antara DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto berlangsung konstruktif, dengan harapan masalah ODOL dapat segera diselesaikan.