Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia terus memantau perkembangan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Pegunungan. Idham Holik, Komisioner KPU RI, menyatakan bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“KPU Kabupaten Puncak Jaya telah menginformasikan kepada stakeholder bahwa saat ini mereka masih menunggu informasi lebih lanjut terkait permohonan PHP di MK,” jelas Idham pada Sabtu, 5 April 2025.

Pilkada Puncak Jaya sendiri diwarnai dengan serangkaian bentrokan antar pendukung pasangan calon (paslon) yang sangat disayangkan. Brigjen Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Cartenz, mengungkapkan bahwa aksi saling serang tersebut telah menyebabkan setidaknya 12 orang kehilangan nyawa.

Bentrokan ini terjadi antara pendukung paslon nomor urut 1, Yuni Wonda-Mus Kogoya, dan pendukung paslon nomor urut 2, Miren Kogoya-Mendi Wonerengga. Insiden ini berlangsung sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025.

KPU RI menekankan pentingnya kesadaran semua pihak untuk menjaga situasi sosial tetap kondusif. Kesadaran untuk menjaga situasi sosial kondusif demi terwujudnya keamanan dan mematuhi proses dan putusan hukum adalah kuncinya, tegas Idham.

Menurut data yang dihimpun, terdapat 423 orang yang merupakan pendukung paslon 01, dan 230 orang dari kubu paslon 02 yang terlibat dalam bentrokan tersebut. KPU RI berharap semua pihak dapat menahan diri dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di MK.

Situasi di Puncak Jaya menjadi perhatian serius, dan KPU RI terus berupaya untuk memastikan Pilkada dapat berjalan dengan damai dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.