Jakarta, 20 April 2025 - Pemerintah berencana menggelar retret atau pembekalan bagi kepala daerah terpilih gelombang kedua setelah perayaan Lebaran 2025. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, menekankan pentingnya penyamaan frekuensi program prioritas pemerintah pusat bagi seluruh kepala daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang menyusun skenario pelaksanaan retret gelombang kedua tersebut. Retret ini akan melibatkan kepala daerah yang baru dilantik setelah menyelesaikan sengketa Pilkada 2025 atau Pemungutan Suara Ulang (PSU), termasuk Gubernur-Wakil Gubernur Papua Pegunungan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Wamendagri Bima Arya menambahkan bahwa lokasi retret gelombang kedua masih dalam pertimbangan. Meskipun Akademi Militer (Akmil) Magelang menjadi opsi utama, seperti pada retret gelombang pertama yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025, kemungkinan lokasi lain juga sedang dievaluasi. Karena pesertanya tidak sebanyak angkatan pertama, ada opsi tempat-tempat lain, ujarnya pada Rabu, 2 April 2025.

Konsep retret gelombang kedua akan disesuaikan dengan jumlah peserta. Mendagri Tito Karnavian menyatakan, Nanti ini akan ditambah yang dua ini, jadi sudah kita buat skenario nanti kita tambah yang dua ini, pada Kamis, 17 April 2025, di Istana Negara, Jakarta. Beliau belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai skenario tersebut.

Bima Arya menegaskan bahwa pembekalan ini harus segera dilaksanakan setelah Lebaran. Karena perlu teman-teman yang belum dapat pembekalan ini juga menyamakan frekuensi tentang program-program prioritas pemerintah, jelasnya.

Sebelum mengikuti retret, seluruh kepala daerah akan menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Peserta retret gelombang kedua adalah kepala daerah yang masih memiliki gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) saat retret gelombang pertama dilaksanakan pada Februari 2025. Selain itu, akan ada retret gelombang ketiga bagi kepala daerah yang menunggu hasil pemungutan suara ulang (PSU).

Tabel: Rencana Pelaksanaan Retret Kepala Daerah 2025